Harga Beras dan Orang Miskin

Foto : http://www.wartabuana.com

Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas, Beberapa waktu terakhir ini masyarakat berteriak karena harus menanggung lonjakan kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama beras. Di sejumlah daerah harga beras meroket cukup tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Meskipun pemerintah menjamin harga beras akan selalu terjaga, salah satunya dengan membuka opsi impor beras, namun fakta menunjukkan, harga beras tetap saja bergejolak. Bila tidak dilakukan langkah kongkrit secara konsisten untuk mengendalikan harga beras, bukan tidak mungkin satu atau dua bulan ke depan harga beras akan terus melonjak.

Yang harus mendapat perhatian, lonjakan harga beras akan berdampak sangat luas bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Hal ini disebabkan beras merupakan bahan pangan utama yang dikonsumsi masyarakat miskin. Data menunjukkan, masyarakat miskin mengkonsumsi hingga 29 persen dari 65 persen komponen bahan makanan dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu, wajar bila kalangan masyarakat miskin sangat peka terhadap lonjakan harga beras. Sebuah sumber menyebutkan, kenaikan harga beras sebesar 10 persen akan menambah jumlah orang miskin sebanyak 330.031 orang, sedangkan kenaikan sebesar 40 persen akan membuat orang miskin bertambah sebanyak 1.320.123 orang.

Dengan fakta tersebut maka semua pihak harus benar-benar memperhatikan gejolak harga yang terjadi pada komoditas beras. Kesungguhan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui stok beras nasional yang cukup memang patut diapresiasi, namun yang lebih penting sesungguhnya adalah menciptakan kestabilan harga beras dalam jangka panjang. Artinya, dibutuhkan sebuah kebijakan yang membuat harga beras berada pada posisi yang pas, tidak terlalu mahal yang memberatkan masyarakat sebagai konsumen beras, tetapi juga tidak terlalu murah yang justru akan merugikan petani produsen beras.

Salah satu kuncinya tentu pada mekanisme kontrol harga beras di pasar terkait dengan kondisi pasokan beras dan permintaan pasar.  Di sini pemerintah seharusnya memegang kendali penuh untuk menjadi ‘penjaga’ harga beras agar tidak terus bergejolak mengikuti gerak jumlah pasokan dan permintaan di pasar. Menyerahkan kendali pada para pedagang beras (besar) melalui mekanisme pasar murni jelas akan membuat harga terus bergejolak.  Oleh karena itu, kinerja Bulog sebagai ujung tombak stabilisasi harga beras perlu dioptimalkan. Lembaga ini harus lebih lincah, luwes dan berdaya dalam mengendalikan harga beras di pasar. Jangan sampai terjadi, Bulog justru kalah bersaing dengan para pedagang, baik dalam menghimpun stok beras dari petani maupun dalam distribusi dan pemasaran beras pada masyarakat.

Selain itu, kunci yang juga tidak kalah penting untuk menjadi agar harga beras tetap ‘pas’ adalah dengan memacu produksi beras nasional. Peningkatan jumlah produksi beras tanpa melalui impor jelas akan membuat pasokan beras dalam negeri terpenuhi. Tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk memainkan harga beras ketika pasokan beras di pasar melimpah. Oleh karena itu, insentif bagi petani agar bergairah menanam padi tetap perlu dilakukan. Menciptakan sentra produksi beras baru di luar Pulau Jawa juga bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi beras nasional. Yang terpenting, jangan biarkan warga miskin menjadi semakin banyak hanya karena lonjakan harga beras.

Sumber : http://tabloidsinartani.com

0 Komentar